Tokyo - Dalam langkah politik besar yang mengejutkan dunia, Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, secara resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 23 Januari 2026, membuka jalan bagi pemilihan umum cepat (pemilu sela) yang akan digelar pada 8 Februari 2026. Pembubaran parlemen ini menjadi langkah awal kampanye politik yang sangat singkat - periode kampanye hanya 16 hari, termasuk salah satu yang terpendek dalam sejarah demokrasi Jepang pascaperang.

Alasan & Tujuan Dibalik Keputusan

PM Takaichi, yang baru menjabat sejak Oktober 2025 dan merupakan perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Jepang, menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk mendapatkan mandat langsung dari rakyat, agar dapat menjalankan agenda kebijakan pemerintahannya secara efektif.

Agenda utama yang ingin diperkuat melalui dukungan publik mencakup:

Kebijakan ekonomi untuk menangani kenaikan biaya hidup

Rencana pemotongan sementara pajak konsumsi atas makanan selama dua tahun Peningkatan belanja pertahanan nasional semua dirancang untuk mendapat persetujuan rakyat sebelum parlemen kembali dibentuk.

Dinamika Politik di Balik Pembubaran

Keputusan ini muncul di tengah dukungan kabinet yang relatif tinggi, tetapi dukungan partai yang dipimpin PM Takaichi, Partai Demokrat Liberal (LDP) sendiri masih menghadapi tantangan dan reputasi rendah karena skandal politik sebelumnya.

Koalisi pemerintahan antara LDP dan Japan Innovation Party hanya memiliki mayoritas tipis di DPR, membuat stabilitas politik menjadi isu utama menjelang pemilu.

Sementara itu, oposisi utama yang membentuk aliansi baru - Centrist Reform Alliance - bersiap menghadapi kontestasi politik terbesar mereka dalam beberapa tahun terakhir.

Reaksi Publik & Tantangan

Pembubaran DPR ini mendapat beragam respons di dalam negeri: Sebagian menyambutnya sebagai kesempatan rakyat untuk menentukan arah kebijakan nasional Namun kritik juga muncul bahwa pemilu dini bisa menghambat proses legislasi penting, termasuk pembahasan anggaran negara.

Analisis lain juga menyoroti bahwa langkah ini menjadi taruhan besar bagi PM Takaichi, karena hasil pemilu akan sangat menentukan masa depan kepemimpinannya dan stabilitas politik di Jepang.

Apa Selanjutnya?

Dengan pemilu dijadwalkan 8 Februari 2026, masyarakat Jepang kini memasuki fase politik yang intens - sebuah momen bagi rakyat untuk secara langsung memilih wakil yang mereka percayai memimpin negara ekonomi terbesar keempat di dunia.(Rajo)