Padang - Seorang tokoh masyarakat Kota Padang, Rasmi R., SSt., M.Si., menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi Irigasi Koto Tuo yang menurutnya perlu dievaluasi kembali, khususnya terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)
Minta Evaluasi Menyeluruh Pascabencana
Padang - Seorang tokoh masyarakat Kota Padang, Rasmi R., SSt., M.Si., menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi Irigasi Koto Tuo yang menurutnya perlu dievaluasi kembali, khususnya terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), menyusul terjadinya banjir bandang berulang di kawasan Kampung Apa dan sekitarnya.
Dalam keterangannya, Rasmi menyebutkan bahwa sejak awal pembangunan hingga tahap pengembangan, terdapat perubahan pada tinggi bendung Irigasi Koto Tuo. Ia menjelaskan, bendung semula mengalami penyesuaian ketinggian sekitar 20 sentimeter, kemudian pada tahap pembangunan berikutnya kembali dinaikkan sekitar 80 sentimeter pada akhir 1990-an menjadi tinggi 100 cm.
Menurut Rasmi, perubahan tersebut berpotensi memengaruhi dinamika aliran sungai di bagian hulu.
Ia menilai, secara teoritis, kenaikan bendung dapat berdampak pada peningkatan sedimentasi, perubahan dasar sungai, serta meluasnya sebaran aliran air saat debit tinggi. "Ini adalah pandangan dan analisis saya berdasarkan pengalaman lapangan dan latar belakang akademik.
Saya menilai perlu ada kajian ulang agar dampak lingkungan bisa dikendalikan," ujar Rasmi. Ia juga mengingatkan bahwa sebelum adanya perubahan tersebut, sistem irigasi tradisional maupun Irigasi Koto Tuo dinilai berfungsi relatif stabil dan mendukung kegiatan pertanian warga tanpa memicu banjir.
Namun, seiring waktu, muncul persoalan sedimentasi di saluran irigasi yang menurutnya perlu ditangani melalui normalisasi dan pengelolaan pintu air secara optimal. Rasmi mencontohkan peristiwa banjir bandang pada 5 Maret 2010, yang terjadi meski tidak terdapat hujan di wilayah permukiman. Ia menyampaikan bahwa peristiwa tersebut menjadi pengalaman traumatis baginya dan warga sekitar, sekaligus memperkuat keyakinannya akan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem irigasi dan pengelolaan sungai.
Banjir bandang kembali terjadi pada 27 November 2025. Meski tidak berada di lokasi saat kejadian, Rasmi menilai peristiwa tersebut patut menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa pernyataannya bukan dimaksudkan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. "Saya berharap pemerintah dan instansi terkait dapat melakukan kajian teknis dan lingkungan secara objektif, melibatkan para ahli, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat," katanya.
Rasmi menilai, evaluasi Amdal dan pengelolaan irigasi yang transparan dan berbasis data penting dilakukan agar risiko bencana dapat diminimalkan di masa mendatang, serta masyarakat yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai dapat merasa lebih aman.(rajo)
