PADANG — Banjir yang berulang setiap musim hujan di Kota Padang kian menegaskan satu persoalan mendasar: ketiadaan grand design pengendalian banjir yang jelas dan terpadu. Akibatnya, setiap hujan...
PADANG — Banjir yang berulang setiap musim hujan di Kota Padang kian menegaskan satu persoalan mendasar: ketiadaan grand design pengendalian banjir yang jelas dan terpadu. Akibatnya, setiap hujan deras turun, kota ini kembali lumpuh dan warga harus menanggung kerugian yang sama dari tahun ke tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan rumah warga di sejumlah kecamatan terendam air dengan ketinggian mencapai 30 hingga 100 sentimeter.
Genangan juga menutup puluhan ruas jalan utama dan lingkungan, memicu kemacetan, kendaraan mogok, serta terhentinya aktivitas ekonomi dan pendidikan. Banjir tak hanya merendam rumah, tetapi juga merusak fasilitas umum, seperti sekolah, rumah ibadah, dan saluran drainase lingkungan. Kerugian ekonomi warga diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap tahun, mulai dari kerusakan perabot rumah tangga, kendaraan, hingga terhentinya usaha kecil yang menjadi tumpuan hidup masyarakat.
Wilayah langganan banjir masih berkutat di lokasi yang sama: Koto Tangah, Nanggalo, Padang Utara, Padang Timur, dan Padang Selatan. Kawasan dataran rendah dan daerah aliran sungai itu terus menjadi korban, seolah tanpa solusi permanen. Bukan Sekadar Faktor Alam Sejumlah pengamat menilai banjir di Padang bukan takdir alam semata, melainkan cerminan kegagalan perencanaan.
Pembangunan drainase dilakukan tanpa peta besar pengendalian banjir dari hulu ke hilir. Saluran air dibangun terpisah-pisah, tanpa perhitungan kapasitas debit jangka panjang dan tanpa integrasi dengan tata ruang kota. Akibatnya, genangan yang seharusnya bisa dicegah justru terus berulang, menghantam permukiman padat, pusat perdagangan, hingga jalan protokol.
Waduk Tak Pernah Jadi Nyata Solusi berupa waduk atau kolam retensi kerap disebut dalam berbagai forum, namun hingga kini belum juga terwujud. Padahal, lokasi strategis sudah lama diketahui, seperti hulu Sungai Batang Kandis, kawasan perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman, serta lahan-lahan rendah nonpermukiman yang berpotensi menahan limpasan air hujan.
Fakta bahwa waduk masih sebatas wacana memperkuat penilaian publik bahwa pengendalian banjir di Padang kehilangan arah dan komitmen. Anggaran Habis, Masalah Tetap Ketiadaan grand design membuat kebijakan pengendalian banjir terjebak pada pola tambal sulam. Anggaran penanganan banjir terus digelontorkan setiap tahun, namun hasilnya tidak signifikan.
Banjir tetap datang, hanya berpindah lokasi, sementara penyebab utamanya tidak pernah diselesaikan. Warga pun mempertanyakan, sampai kapan banjir akan terus dianggap rutinitas tahunan, dan kapan pemerintah benar-benar menghadirkan solusi jangka panjang. Tekanan Publik Menguat Desakan kepada Pemerintah Kota Padang semakin keras agar segera: Menyusun dan menetapkan grand design pengendalian banjir kota, Merealisasikan pembangunan waduk dan kolam retensi, Mengakhiri pola penanganan drainase yang tambal sulam, Membuka rencana dan anggaran pengendalian banjir secara transparan.
Tanpa langkah strategis dan terukur, banjir diperkirakan akan terus menjadi “ritual tahunan” di Kota Padang — dan rakyat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.(Rajo)
