akarta — Di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya tekanan biaya hidup, perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan kembali menjadi sorotan. Penelusuran lapangan menunjukkan, tidak...
akarta — Di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya tekanan biaya hidup, perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan kembali menjadi sorotan. Penelusuran lapangan menunjukkan, tidak semua provinsi memiliki tingkat kepedulian yang sama terhadap keberlangsungan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Sejumlah provinsi dinilai lebih progresif dan responsif dalam menjaga agar pendidikan tidak menjadi korban kondisi ekonomi masyarakat.
DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang paling sering dijadikan rujukan. Melalui skema bantuan langsung kepada siswa, pemerintah daerah menutup bukan hanya biaya sekolah, tetapi juga kebutuhan penunjang seperti perlengkapan belajar dan transportasi. Kebijakan ini dinilai langsung terasa di tingkat keluarga, meski masih membutuhkan pembaruan data agar tepat sasaran.
Di Jawa Tengah, kebijakan sekolah menengah gratis di sekolah negeri dinilai cukup konsisten. Pemerintah provinsi memberikan ruang fleksibilitas bagi sekolah dalam menyikapi kondisi ekonomi orang tua murid. Namun, temuan lapangan menunjukkan biaya tidak langsung masih kerap muncul dan menjadi keluhan sebagian wali murid.
Sementara itu, Jawa Timur menonjol lewat program beasiswa daerah dan penguatan pendidikan vokasi serta pesantren. Program ini menyasar keluarga rentan, meski di beberapa wilayah penyaluran bantuan dinilai belum selalu tepat waktu akibat kendala administrasi dan koordinasi. Di DI Yogyakarta, pendidikan menjadi identitas utama daerah.
Iklim akademik yang kuat dan dukungan terhadap pelajar membuat Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan. Namun, tingginya biaya hidup menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga kurang mampu, terutama pendatang dari luar daerah. Kebijakan afirmatif paling kuat terlihat di Papua.
Pemerintah daerah memberikan pendidikan gratis dan beasiswa khusus bagi anak asli Papua sebagai upaya mengejar ketertinggalan. Kendati demikian, tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi hambatan di wilayah terpencil. Di sektor pariwisata, Bali memadukan bantuan pendidikan dengan pelestarian budaya lokal.
Program pendidikan berbasis kearifan lokal dinilai positif, meski pemerataan manfaat di luar kawasan wisata utama masih menjadi pekerjaan rumah. Bagaimana dengan Sumatera Barat? Di Sumatera Barat, pendidikan telah ditetapkan sebagai program prioritas dalam dokumen pembangunan daerah.
Namun hasil penelusuran menunjukkan adanya celah antara kebijakan dan realitas ekonomi masyarakat. Bantuan pendidikan dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi keluarga pekerja informal, sehingga risiko putus sekolah terselubung masih mengintai. Pengamat pendidikan menilai, provinsi yang benar-benar peduli pendidikan memiliki ciri kebijakan yang cepat, fleksibel, dan langsung menyentuh kebutuhan siswa.
Tidak hanya membebaskan biaya sekolah, tetapi juga melindungi anak dari beban biaya penunjang yang sering luput dari perhatian. Di tengah ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kepedulian pemerintah daerah terhadap pendidikan menjadi faktor penentu apakah anak-anak Indonesia dapat terus bersekolah dengan layak. Pendidikan, dalam kondisi seperti ini, tidak cukup dilindungi oleh slogan, melainkan oleh kebijakan nyata yang berpihak pada keluarga rentan. (Bud)
